Komputer generasi baru Ultrabook milik Intel disinyalir bakal mendominasi pasar komputer, berkat segala kelebihannya dibandingkan tablet PC dan smartphone. Demikian pernyataan Senior Vice President Intel Corp. Tom Kilrov yang dikutip Telegraph, Jumat (22/7/2011). "Ultrabook adalah cara pemikiran baru tentang komputer. Artinya, komputer ini bisa melakukan apapun yang anda butuhkan, secara mobile, dan dalam kemasan yang kecil dan ringan. Selain itu komputer ini juga memiliki daya tahan baterai yang bagus," ungkap Kilrov.
Mei lalu, Intel mengumumkan proyek ultrabook Mei lalu, di mana komputer generasi terbaru ini menjanjikan kinerja terbaik di kelasnya serta peningkatan kemampuan reaksi dan keamanan dalam bentukan yang ramping dan elegan. Intel bahkan mengklaim ultrabook bakal dicari 40 persen konsumen laptop pada akhir tahun 2012.
Keyakinan itu kembali disampaikan oleh Kilrov, yang berkeras bahwa era laptop tidak akan berakhir dalam waktu dekat, meskipun popularitas tablet terus melesat. Kilrov mengklaim pihaknya bahkan sudah menerima banyak permintaan untuk ‘komputer super’ ini dari berbagai manufaktur di seluruh dunia.
"Kami mendapat banyak permintaan dari manufaktur di seluruh dunia karena, meskipun tablet dan ponsel merupakan perangkat hebat, keduanya tidak memiliki kemampuan sama seperti laptop," jelasnya.
"Kami yakin permintaan untuk komputer tradisional yang dilengkapi keyboard masih akan meningkat. Pengguna senang menciptakan sesuatu dan kebanyakan perangkat dengan layar sentuh kurang cocok untuk menulis dokumen atau presentasi yang panjang dan pekerjaan-pekerjaan lain yang serupa," tambah Kilrov.
Kilrov mengakui beberapa produk awal komputer 'super' ini akan dibanderol cukup mahal. Tapi dia berkeras harga itu akan turun setelah banyak manufaktur memproduksinya. Demikian catatan online mivelz yang berjudul Komputer generasi baru Ultrabook milik Intel.
Kamis, 28 Juli 2011
Kamis, 14 Juli 2011
Sikap pemerintah yang berubah-ubah
Kalangan anggota Panitia Khusus DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempertanyakan sikap pemerintah yang berubah-ubah. Sebab, kesepakatan bersama yang sebelumnya sudah disetujui dalam Rapat Panitia Kerja DPR dimentahkan kembali.
Kesepakatan yang dituduh dimentahkan kembali oleh pemerintah adalah prinsip mengenai transformasi menyeluruh dan bertahap terhadap empat BUMN, yakni Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Tenaga Kerja (Askes), Tabungan Pensiun (Taspen), dan Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dalam program, aset, karyawan, dan kelembagaan. Dan sundundulan dari mivelz untuk keyword Type Approval Indonesia karena posisi serpnya mulai tenggelan di mesin pencari.
Tuduhan kalangan DPR itu terungkap dalam rapat kerja Pansus DPR mengenai RUU BPJS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2011) malam. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus DPR Ahmad Nizar Shihab dihadiri sejumlah menteri yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana mewakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang izin sakit. Armida didampingi tujuh menteri dan wakilnya.
Sebelumnya, Raker mengagendakan dua hal, yakni laporan Panja DPR mengenai RUU BPJS dan pembahasan mengenai transformasi beserta pasal peralihan empat BUMN menjadi dua BPJS. Namun, setelah pembacaan hasil rapat Panja DPR oleh Ketua Panja Ferdiansyah, Armida bukannya menerima hasil rapat Panja tersebut, melainkan justru mempersoalkan salah satu kesepakatan mengenai transformasi empat BUMN tersebut.
Selain itu, Armida juga malah menyampaikan delapan prinsip transformasi BUMN yang berbeda dengan kesepakatan Panja sebelumnya. Delapan prinsip transformasi itu, di antaranya, jangka waktu 10 tahun proses transformasi terhadap keempat BUMN yang tetap ada dan menyelenggarakan jaminan seperti sekarang ini serta pembentukan BPJS I dan BPJS II.
Hal itu menimbulkan perdebatan dan sejumlah interupsi dari kalangan anggota DPR, termasuk pimpinan Pansus dan Panja DPR sendiri. Menteri minta mencamkan Ferdiansyah yang berasal dari Fraksi Partai Golkar menuduh para menteri kurang menghargai hasil kerja yang selama ini dilakukan bersama dengan pemerintah sendiri. Padahal, Panja DPR dihadiri oleh wakil pemerintah sendiri selaku Koordinator Panja, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Nasution.
"Menteri tidak merasakan bagaimana Panja DPR dan pemerintah bekerja dan rapat sampai pagi. Tolong, menteri mencamkan hal ini supaya RUU BPJS dapat segera dibahas," ujar Ferdiansyah.
Sementara Rieke Diah Pitaloka menyatakan, rapat Panja DPR yang berlangsung pada 25 Mei lalu sebenarnya sudah menyetujui prinsip-prinsip transformasi secara menyeluruh terhadap empat BUMN meliputi program, aset, karyawan, dan kelembagaan secara bertahap.
"Siapa yang amnesia, pemerintah atau DPR? Jika berkutat di sini, kapan selesai RUU-nya? Saya tidak terima kalau ini tidak disetujui. Bukankah ini sudah disepakati bersama sebelumnya," tandas Rieke asal Fraksi PDI Perjuangan. Rieke menambahkan, "Yang belum disepakati adalah batas waktu dari transformasi itu sendiri, dan bukan prinsipnya."
Mulia Nasution mengaku pemerintah tidak begitu saja menyetujui hasil Panja DPR karena itu merupakan dokumen legal yang bisa mengikat. "Kami harus berhati-hati," tambah Mulai.
Armida kemudian meminta rapat diskors untuk berkonsultasi dengan jajaran menteri lainnya. Akhirnya Armida menyetujui sebagian dari hasil Panja DPR. Namun, Armida meminta agar kesepakatan dari hasil Panja, khususnya mengenai transformasi empat BUMN dibahas kembali. Demikian catatan online mivelz yang berjudul Sikap pemerintah yang berubah-ubah.
Kesepakatan yang dituduh dimentahkan kembali oleh pemerintah adalah prinsip mengenai transformasi menyeluruh dan bertahap terhadap empat BUMN, yakni Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Tenaga Kerja (Askes), Tabungan Pensiun (Taspen), dan Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dalam program, aset, karyawan, dan kelembagaan. Dan sundundulan dari mivelz untuk keyword Type Approval Indonesia karena posisi serpnya mulai tenggelan di mesin pencari.
Tuduhan kalangan DPR itu terungkap dalam rapat kerja Pansus DPR mengenai RUU BPJS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2011) malam. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus DPR Ahmad Nizar Shihab dihadiri sejumlah menteri yang dipimpin Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana mewakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang izin sakit. Armida didampingi tujuh menteri dan wakilnya.
Sebelumnya, Raker mengagendakan dua hal, yakni laporan Panja DPR mengenai RUU BPJS dan pembahasan mengenai transformasi beserta pasal peralihan empat BUMN menjadi dua BPJS. Namun, setelah pembacaan hasil rapat Panja DPR oleh Ketua Panja Ferdiansyah, Armida bukannya menerima hasil rapat Panja tersebut, melainkan justru mempersoalkan salah satu kesepakatan mengenai transformasi empat BUMN tersebut.
Selain itu, Armida juga malah menyampaikan delapan prinsip transformasi BUMN yang berbeda dengan kesepakatan Panja sebelumnya. Delapan prinsip transformasi itu, di antaranya, jangka waktu 10 tahun proses transformasi terhadap keempat BUMN yang tetap ada dan menyelenggarakan jaminan seperti sekarang ini serta pembentukan BPJS I dan BPJS II.
Hal itu menimbulkan perdebatan dan sejumlah interupsi dari kalangan anggota DPR, termasuk pimpinan Pansus dan Panja DPR sendiri. Menteri minta mencamkan Ferdiansyah yang berasal dari Fraksi Partai Golkar menuduh para menteri kurang menghargai hasil kerja yang selama ini dilakukan bersama dengan pemerintah sendiri. Padahal, Panja DPR dihadiri oleh wakil pemerintah sendiri selaku Koordinator Panja, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Nasution.
"Menteri tidak merasakan bagaimana Panja DPR dan pemerintah bekerja dan rapat sampai pagi. Tolong, menteri mencamkan hal ini supaya RUU BPJS dapat segera dibahas," ujar Ferdiansyah.
Sementara Rieke Diah Pitaloka menyatakan, rapat Panja DPR yang berlangsung pada 25 Mei lalu sebenarnya sudah menyetujui prinsip-prinsip transformasi secara menyeluruh terhadap empat BUMN meliputi program, aset, karyawan, dan kelembagaan secara bertahap.
"Siapa yang amnesia, pemerintah atau DPR? Jika berkutat di sini, kapan selesai RUU-nya? Saya tidak terima kalau ini tidak disetujui. Bukankah ini sudah disepakati bersama sebelumnya," tandas Rieke asal Fraksi PDI Perjuangan. Rieke menambahkan, "Yang belum disepakati adalah batas waktu dari transformasi itu sendiri, dan bukan prinsipnya."
Mulia Nasution mengaku pemerintah tidak begitu saja menyetujui hasil Panja DPR karena itu merupakan dokumen legal yang bisa mengikat. "Kami harus berhati-hati," tambah Mulai.
Armida kemudian meminta rapat diskors untuk berkonsultasi dengan jajaran menteri lainnya. Akhirnya Armida menyetujui sebagian dari hasil Panja DPR. Namun, Armida meminta agar kesepakatan dari hasil Panja, khususnya mengenai transformasi empat BUMN dibahas kembali. Demikian catatan online mivelz yang berjudul Sikap pemerintah yang berubah-ubah.
Minggu, 10 Juli 2011
Ruhut Sitompul
Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menegaskan tidak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB) di Partai Demokrat. Terlebih bila Rapat Koordinasi Nasional Demokrat yang akan diadakan beberapa waktu ke depan akan didorong menjadi arena KLB.
Siapa yang mendorong? Yang mendorong itu kan kalian (media),” tegas Ruhut Sitompul saat dihubungi media melalui sambungan telepon, Minggu 10 Juli 2011. Ruhut mengatakan sampai sekarang partainya tetaplah solid. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa isu-isu negatif menyangkut suksesi melalui KLB seperti yang tersebar di media tidaklah benar.
“Partai kami diajari oleh Bapak SBY untuk siap menang dan siap kalah. Setelah kongres yang lalu yang ada hanyalah bekerja, bekerja dan koordinasi,” ujar Ruhut lagi. Partai Demokrat mengalami gonjang-ganjing paska tindakan M. Nazaruddin yang menuduh para petinggi Demokrat terkait dengan sejumlah kasus suap ataupun korupsi. Hal itu memicu perbedaan sikap para pengurus dan kader Demokrat.
Kondisi bertambah panas dengan munculnya sms dari Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie kepada Ketua Dewan Pembina SBY. Dalam SMS tersebut, Marzuki meminta SBY melakukan tindakan tegas untuk menyelamatkan partai. Demikian catatan online mivelz yang berjudul Ruhut Sitompul.
Siapa yang mendorong? Yang mendorong itu kan kalian (media),” tegas Ruhut Sitompul saat dihubungi media melalui sambungan telepon, Minggu 10 Juli 2011. Ruhut mengatakan sampai sekarang partainya tetaplah solid. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa isu-isu negatif menyangkut suksesi melalui KLB seperti yang tersebar di media tidaklah benar.
“Partai kami diajari oleh Bapak SBY untuk siap menang dan siap kalah. Setelah kongres yang lalu yang ada hanyalah bekerja, bekerja dan koordinasi,” ujar Ruhut lagi. Partai Demokrat mengalami gonjang-ganjing paska tindakan M. Nazaruddin yang menuduh para petinggi Demokrat terkait dengan sejumlah kasus suap ataupun korupsi. Hal itu memicu perbedaan sikap para pengurus dan kader Demokrat.
Kondisi bertambah panas dengan munculnya sms dari Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie kepada Ketua Dewan Pembina SBY. Dalam SMS tersebut, Marzuki meminta SBY melakukan tindakan tegas untuk menyelamatkan partai. Demikian catatan online mivelz yang berjudul Ruhut Sitompul.
Kamis, 07 Juli 2011
Keterbukaan Informasi Publik
Ping untuk keyword Pembunuh Osama bin Laden. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk Komisi Informasi. Pendaftaran untuk calon anggota komisi informasi ini dibuka mulai tanggal 7 Juli hingga 19 Juli 2011. Meski sudah mendaftar via email, kami tetap meminta berkas dalam bentuk hardcopy dikirim melalui pos, dengan kilat khusus cap pos
"Panitia seleksi untuk anggota komisi informasi ini pun telah dibentuk. Terdiri dari komisi informasi pusat, Kementerian Komunikasi dan Informasi, akademisi, Pemda, pers dan LSM," kata Sekretaris Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi DKI, Cucu Ahmad Kurnia di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Bagi calon yang hendak mendaftar harus memenuhi berbagai persyaratansebagai berikut tercatat sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki integritas dan tidak tercela, tidak pernah dipidana, memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang keterbukaan informasi publik, bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi, bersedia bekerja penuh waktu, berusia paling rendah 35 tahun pada saat mendaftar, serta sehat jiwa dan raga.
"Pendaftaran dapat dilakukan setiap hari kerja yakni Senin-Jumat pada pukul 09.00 sampai dengan 16.00," ujar Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi, Danardono Siradjudin di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Nantinya komisi informasi ini berfungsimenjadi mediator jika ada permasalahan mengenai informasi yang boleh atau tidak diberikankepada masyarakat. Dari total keseluruhan pendaftar, hanya akan dipilih lima orang untuk menjadi anggota komisi informasi DKI ini.
"Awalnya seleksi berdasarkanpersyaratan yang ditetapkan kemudian beberapa nama kandidat kemudian diserahkan ke DPRD DKI untuk selanjutnya mengikuti fit and proper test," ujar Danar.
Lowongan ini hanya dikhususkan untuk warga yang ber-KTP DKI. Hal ini disebabkan masalahyang akan ditangani berada di wilayahJakarta. Selama ini sengketa informasi yang terjadi di Ibu Kota masih ditangani oleh Komisi Informasi Pusat.
Pada akhir 2011 ini Komisi Informasi DKI sudah dapat dibentuk. Dalam waktu 4-5 bulan ditargetkan tahapan seleksi hingga penetapan anggota dapat selesai. Rangkaian seleksinya adalah sebagai berikut : proses pendaftaran, tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, dinamika kelompok, dan psikotes.
Setelah semuanya selelsai sebanyak 10-15 orang akan diajukan ke DPRD yang kemudian akan mendapatkan SK dari Gubernur DKI, Fauzi Bowo. Bagi yang berminat formulir pendaftaran dapat diperoleh di website resmi Pemprov DKI yakni beritajakarta.com dan jakarta.go.id.
Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui email ke pansel_kip@jakarta.go.id atau di ruang sekretariatpenitia seleksi di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI, Balai Kota Blok E, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
"Meski sudah mendaftar via email, kami tetap meminta berkas dalam bentuk hardcopy dikirim melalui pos, dengan kilat khusus cap pos," kata Danar. Demikian catatan online mivelz yang berjudul Keterbukaan Informasi Publik.
"Panitia seleksi untuk anggota komisi informasi ini pun telah dibentuk. Terdiri dari komisi informasi pusat, Kementerian Komunikasi dan Informasi, akademisi, Pemda, pers dan LSM," kata Sekretaris Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi DKI, Cucu Ahmad Kurnia di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Bagi calon yang hendak mendaftar harus memenuhi berbagai persyaratansebagai berikut tercatat sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki integritas dan tidak tercela, tidak pernah dipidana, memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang keterbukaan informasi publik, bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi, bersedia bekerja penuh waktu, berusia paling rendah 35 tahun pada saat mendaftar, serta sehat jiwa dan raga.
"Pendaftaran dapat dilakukan setiap hari kerja yakni Senin-Jumat pada pukul 09.00 sampai dengan 16.00," ujar Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi, Danardono Siradjudin di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Nantinya komisi informasi ini berfungsimenjadi mediator jika ada permasalahan mengenai informasi yang boleh atau tidak diberikankepada masyarakat. Dari total keseluruhan pendaftar, hanya akan dipilih lima orang untuk menjadi anggota komisi informasi DKI ini.
"Awalnya seleksi berdasarkanpersyaratan yang ditetapkan kemudian beberapa nama kandidat kemudian diserahkan ke DPRD DKI untuk selanjutnya mengikuti fit and proper test," ujar Danar.
Lowongan ini hanya dikhususkan untuk warga yang ber-KTP DKI. Hal ini disebabkan masalahyang akan ditangani berada di wilayahJakarta. Selama ini sengketa informasi yang terjadi di Ibu Kota masih ditangani oleh Komisi Informasi Pusat.
Pada akhir 2011 ini Komisi Informasi DKI sudah dapat dibentuk. Dalam waktu 4-5 bulan ditargetkan tahapan seleksi hingga penetapan anggota dapat selesai. Rangkaian seleksinya adalah sebagai berikut : proses pendaftaran, tahapan seleksi administrasi, tes tertulis, dinamika kelompok, dan psikotes.
Setelah semuanya selelsai sebanyak 10-15 orang akan diajukan ke DPRD yang kemudian akan mendapatkan SK dari Gubernur DKI, Fauzi Bowo. Bagi yang berminat formulir pendaftaran dapat diperoleh di website resmi Pemprov DKI yakni beritajakarta.com dan jakarta.go.id.
Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui email ke pansel_kip@jakarta.go.id atau di ruang sekretariatpenitia seleksi di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI, Balai Kota Blok E, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
"Meski sudah mendaftar via email, kami tetap meminta berkas dalam bentuk hardcopy dikirim melalui pos, dengan kilat khusus cap pos," kata Danar. Demikian catatan online mivelz yang berjudul Keterbukaan Informasi Publik.
Rabu, 29 Juni 2011
Sejumlah pelanggan PDAM Kota Prabumulih
Sejumlah pelanggan PDAM Kota Prabumulih di Kawasan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur mengeluhkan buruknya kualitas air dari BUMD tersebut. Beberapa hari terakhir, warga beberapa kali mendapat pasokan air yang keruh.
Septi,warga Sukajadi, mengatakan, air PDAM keruh ini pada awalnya terjadi pada saat air tidak mengalir.“Waktu itu airnya tidak mengalir. Begitu mengalir,yang keluar justru air keruh. Bahkan, di permukaan bak kamar mandi tampak,” katanya. Keluhan ini tidak hanya dirinya saja yang mengalaminya, tapi juga tetangga dan warga sekitarnya sempat mengeluhkan hal yang sama.
“Kami tunggu penjelasan PDAM.Mereka harus menjelaskan sehingga pelanggan mengetahui secara jelas,”ujarnya. Sulaiman, pelangganPDAM, juga mengeluhkan hal yang sama dengan Tika.Dia memperkirakan kadar kaporit dalam air terlalu tinggi atau ada sebab yang lain.
“Kita pernah tanya sama PDAM,namun belum ada jawaban sama sekali,”ucapnya. Lantaran layanan air sempat buruk, beberapa pelanggan PDAM pun kebingungan. Ada yang memanfaatkan air tampungan sebelumnya. Sedangkan, untuk air minum, warga mengandalkan air minuman kemasan.
Anggota DPRD Prabumulih Herisyam yang juga Ketua Komisi I yang ikut terkena dampak mengatakan kesulitan mendapatkan air PDAM.“Sebulan ini saja tidak dapat air, apalagi air keruh. Ada apa dengan PDAM, padahal sudah banyak dana yang dihabiskan membuat aliran PDAM ini,” ujarnya.
Dirut PDAM Kota Prabumulih Dullah Rianto ketika dikonfirmasi berada di Palembang dan mengarahkan kepada bawahannya Aprianto. Demikian catatan online Jasa Pengiriman Barang yang berjudul Sejumlah pelanggan PDAM Kota Prabumulih.
Septi,warga Sukajadi, mengatakan, air PDAM keruh ini pada awalnya terjadi pada saat air tidak mengalir.“Waktu itu airnya tidak mengalir. Begitu mengalir,yang keluar justru air keruh. Bahkan, di permukaan bak kamar mandi tampak,” katanya. Keluhan ini tidak hanya dirinya saja yang mengalaminya, tapi juga tetangga dan warga sekitarnya sempat mengeluhkan hal yang sama.
“Kami tunggu penjelasan PDAM.Mereka harus menjelaskan sehingga pelanggan mengetahui secara jelas,”ujarnya. Sulaiman, pelangganPDAM, juga mengeluhkan hal yang sama dengan Tika.Dia memperkirakan kadar kaporit dalam air terlalu tinggi atau ada sebab yang lain.
“Kita pernah tanya sama PDAM,namun belum ada jawaban sama sekali,”ucapnya. Lantaran layanan air sempat buruk, beberapa pelanggan PDAM pun kebingungan. Ada yang memanfaatkan air tampungan sebelumnya. Sedangkan, untuk air minum, warga mengandalkan air minuman kemasan.
Anggota DPRD Prabumulih Herisyam yang juga Ketua Komisi I yang ikut terkena dampak mengatakan kesulitan mendapatkan air PDAM.“Sebulan ini saja tidak dapat air, apalagi air keruh. Ada apa dengan PDAM, padahal sudah banyak dana yang dihabiskan membuat aliran PDAM ini,” ujarnya.
Dirut PDAM Kota Prabumulih Dullah Rianto ketika dikonfirmasi berada di Palembang dan mengarahkan kepada bawahannya Aprianto. Demikian catatan online Jasa Pengiriman Barang yang berjudul Sejumlah pelanggan PDAM Kota Prabumulih.
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat masih kekurangan tenaga teknis. Hal ini disebabkan dua tahun Pemkab Lahat tidak membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan hanya memprioritaskan tenaga honorer yang ada.
Namun, kurangnya kualitas yang dimiliki honorer yang akan diangkat menjadi CPNS membuat kurangnya perekrutan tenaga teknis. Sebab, umumnya mereka tidak memiliki skill untuk ditempatkan sebagai tenaga teknis. Lantaran honorer yang akan diangkat, kebanyakan berasal dari tenaga pendidik.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lahat Bhakti Riansyah melalui Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Sunardi mengatakan, pihaknya sudah mengajukan 385 formasi CPNS yang dibutuhkan di Kabupaten Lahat untuk penerimaan CPNS tahun 2011 ini ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 9 Maret 2011.
Dengan rincian, tenaga guru 128 orang, kesehatan 111 orang, dan teknis 143 orang. Kendati demikian, keputusan penerimaan formasi yang telah diusulkan ke Kemenpan RB tersebut juga nantinya diusulkan ke bupati sebagai pengambil keputusan final. “Pemkab Lahat masih mengkaji ada atau tidaknya penerimaan CPNS tahun 2011,” urainya.
Sekarang ini tercatat ada sekitar 452 orang tenaga honor yang telah diusulkan dalam kategori satu,yaitu anggaran biayanya yang menggunakan dana APBN dan APBD. Selain itu, tercatat sekitar 961 orang yang telah diusulkan dan masuk ke dalam kategori dua yang dananya non-APBN.
Sementara, Bupati Lahat Saipudin Aswari mengaku belum tahu apakah Lahat akan menerima CPNS dari jalur umum untuk 2011. Menurutnya, dia masih melakukan evaluasidan meminta masukan dari semua pihak. Demikian catatan online blog Jasa Pengiriman Barang yang berjudul Kabupaten Lahat.
Namun, kurangnya kualitas yang dimiliki honorer yang akan diangkat menjadi CPNS membuat kurangnya perekrutan tenaga teknis. Sebab, umumnya mereka tidak memiliki skill untuk ditempatkan sebagai tenaga teknis. Lantaran honorer yang akan diangkat, kebanyakan berasal dari tenaga pendidik.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lahat Bhakti Riansyah melalui Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Sunardi mengatakan, pihaknya sudah mengajukan 385 formasi CPNS yang dibutuhkan di Kabupaten Lahat untuk penerimaan CPNS tahun 2011 ini ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 9 Maret 2011.
Dengan rincian, tenaga guru 128 orang, kesehatan 111 orang, dan teknis 143 orang. Kendati demikian, keputusan penerimaan formasi yang telah diusulkan ke Kemenpan RB tersebut juga nantinya diusulkan ke bupati sebagai pengambil keputusan final. “Pemkab Lahat masih mengkaji ada atau tidaknya penerimaan CPNS tahun 2011,” urainya.
Sekarang ini tercatat ada sekitar 452 orang tenaga honor yang telah diusulkan dalam kategori satu,yaitu anggaran biayanya yang menggunakan dana APBN dan APBD. Selain itu, tercatat sekitar 961 orang yang telah diusulkan dan masuk ke dalam kategori dua yang dananya non-APBN.
Sementara, Bupati Lahat Saipudin Aswari mengaku belum tahu apakah Lahat akan menerima CPNS dari jalur umum untuk 2011. Menurutnya, dia masih melakukan evaluasidan meminta masukan dari semua pihak. Demikian catatan online blog Jasa Pengiriman Barang yang berjudul Kabupaten Lahat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam
Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam kembali melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap aset daerah guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Masih banyaknya aset yang dimiliki pemerintah kota hingga saat ini belum jelas keberadaannya.
Padahal, semua itu merupakan kekayaan dan salah satu pendorong dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD) seperti kebun kopi, bangunan, dana pinjaman bergulir, perusahaan daerah, dan masih banyak yang lainnya,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Pagaralam H Haryanto kemarin.
Menurut dia, ada beberapa aset daerah yang pengelolaannya tidak jelas, padahal sangat diharapkan akan menambah pendapatan, seperti lahan kebun kopi,bangunan dan unit usaha lainnya yang ada kerja sama dengan pemerintah. “Kalau kebun kopi jumlahnya mencapai ratusan hektare di lokasi perkantoran, daerah lokasi wisata dan masih cukup banyak daerah lainnya,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, termasuk dana bergulir yang dipinjamkan kepada koperasi yang jumlahnya mencapai miliaran juga tidak tahu keberadaannya. Sebab pemberian dana bergulir dan bantuan bagi berbagai usaha masyarakat tersebut dilakukan sejak 2002.
Menurut dia, saat ini Pemkot Pagaralam,sudah membeli lahan kebun kopi sejak 2002 dengan luas lebih dari 100 hektare yang masih belum dijadikan sebagai lokasi pembangunan, jadi hilang saja aset pemerintah yang sudah ada sejak bertahun-tahun tersebut. “Sementara itu tidak satu pun hasilnya disetor ke kas daerah.
Demikian juga dana bergulir yang dipinjamkan kepada puluhan koperasi lebih dari Rp2 miliar tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Lanjutnya,bukan hanya itu selama ini pemerintah baik daerah dan pusat sudah memberikan bantuan baik dalam bentuk barang dan dana bergulir kepada sekitar 40 lebih koperasi dengan total aset bisa mencapai di atas Rp10 miliar, tapi sekarang tidak tahu keberadaannya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Firmanudin mengatakan, memang cukup banyak koperasi yang menerima bantuan dana subsidi BBM dan bantuan pemerintah mulai 2002 menunggak bantuan dana bergulir, seperti KUT Dempo Subur, KUD Sinar Surya,KUD Cempaka, KUD Perikanan, KUD Persatuan, KUD Gading Jaya. Demikian catatan online blog Jasa Pengiriman Barang yang berjudul Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam.
Padahal, semua itu merupakan kekayaan dan salah satu pendorong dalam meningkatkan pendapatan daerah (PAD) seperti kebun kopi, bangunan, dana pinjaman bergulir, perusahaan daerah, dan masih banyak yang lainnya,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Pagaralam H Haryanto kemarin.
Menurut dia, ada beberapa aset daerah yang pengelolaannya tidak jelas, padahal sangat diharapkan akan menambah pendapatan, seperti lahan kebun kopi,bangunan dan unit usaha lainnya yang ada kerja sama dengan pemerintah. “Kalau kebun kopi jumlahnya mencapai ratusan hektare di lokasi perkantoran, daerah lokasi wisata dan masih cukup banyak daerah lainnya,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, termasuk dana bergulir yang dipinjamkan kepada koperasi yang jumlahnya mencapai miliaran juga tidak tahu keberadaannya. Sebab pemberian dana bergulir dan bantuan bagi berbagai usaha masyarakat tersebut dilakukan sejak 2002.
Menurut dia, saat ini Pemkot Pagaralam,sudah membeli lahan kebun kopi sejak 2002 dengan luas lebih dari 100 hektare yang masih belum dijadikan sebagai lokasi pembangunan, jadi hilang saja aset pemerintah yang sudah ada sejak bertahun-tahun tersebut. “Sementara itu tidak satu pun hasilnya disetor ke kas daerah.
Demikian juga dana bergulir yang dipinjamkan kepada puluhan koperasi lebih dari Rp2 miliar tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Lanjutnya,bukan hanya itu selama ini pemerintah baik daerah dan pusat sudah memberikan bantuan baik dalam bentuk barang dan dana bergulir kepada sekitar 40 lebih koperasi dengan total aset bisa mencapai di atas Rp10 miliar, tapi sekarang tidak tahu keberadaannya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Firmanudin mengatakan, memang cukup banyak koperasi yang menerima bantuan dana subsidi BBM dan bantuan pemerintah mulai 2002 menunggak bantuan dana bergulir, seperti KUT Dempo Subur, KUD Sinar Surya,KUD Cempaka, KUD Perikanan, KUD Persatuan, KUD Gading Jaya. Demikian catatan online blog Jasa Pengiriman Barang yang berjudul Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam.
Langganan:
Postingan (Atom)
